Gubernur BI Sebut Nazaruddin Sebarkan Fitnah

Bandartaruhan Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (1/11) malam. Agus Marto diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e-KTP tahun 2011-2012. Saat proyek ini bergulir, Agus Marto menjabat sebagai Menteri Keuangan. Keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 18.15 WIB, Agus Marto membantah tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin yang menyebutnya menerima fee terkait proyek yang menelan anggaran sekitar Rp 6 triliun tersebut. Ditegaskan Agus Marto, tudingan Nazaruddin tersebut merupakan sebuah fitnah. “Kalau saudara Nazaruddin mengatakan saya menerima fee itu adalah suatu fitnah, kebohongan besar,” kata Agus Marto usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta. Lebih lanjut Agus Marto menyatakan, sebagai seorang terpidana kasus Wisma Atlet, ucapan Nazaruddin tidak dapat dipercaya. Untuk itu, Agus Marto meminta Nazaruddin untuk menghentikan fitnah tersebut. “Kalau mengatakan seperti itu, saya ingin dia cepat sadar karena dia terpidana dan di dalam penjara, dia tidak kredibel dan jangan meneruskan ucapan-ucapan fitnahnya,” tegasnya. Meski demikian, Agus Marto mengaku tak akan menempuh jalur hukum atas ucapan Nazaruddin. Menurutnya, orang lain mengetahui kapasitasnya sebagai pribadi yang dapat dipercaya, jujur, dan berintegritas. “Oh, tidak (akan menempuh jalur hukum). Saya ingin katakan bahwa saya bangga sama diri saya karena saya adalah orang yang bisa dipercaya, jujur dan orang punya integritas jadi orang tahu siapa saya dan saya akan jaga tapi saya juga bangga dan bersyukur bisa ada kesempatan untuk berikan sumbangsih kepada negara dan saya jaga itu,” katanya. Dalam pemeriksaan kali ini, Agus Marto mengaku dicecar penyidik dengan 18 pertanyaan seputar pengelolaan keuangan negara dan penganggaran proyek e-KTP. Agus mendukung penuhi langkah KPK yang mengusut kasus ini. “Saya dukung penuh kegiatan penegakan hukum e-KTP. Saya hadir untuk memberikan kesaksian sebagai Menkeu dan saya apresiasi dalam penjelasan kepada penegak hukum, langkah-langkah yang dilakukan dengan baik,” katanya. Sebelumnya, Nazaruddin menuding Agus Marto terlibat dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 2 triliun tersebut. Bahkan, Nazar menyebut Agus Marto menerima aliran dana terkait proyek e-KTP. Menurutnya, tanpa persetujuan Agus Marto sebagai Menteri Keuangan, proyek e-KTP dengan memakai skema tahun jamak atau multiyears tidak mungkin bisa berjalan. Hal ini lantaran Sri Mulyani, Menteri Keuangan sebelum Agus Marto telah menolak proyek ini. Nazaruddin menyebut Agus Marto menyetujui proyek ini setelah adanya pertemuan-pertemuan antara eksekutif dan legislatif. Menanggapi hal ini, Agus Marto menyatakan, tidak ada berkas yang menyatakan Sri Mulyani menolak proyek e-KTP. Sebaliknya, Agus mengklaim sebagai pihak yang menolak proyek e-KTP saat proyek itu diajukan pada 21 Oktober 2010 dengan skema multiyears anggaran. “Di dalam file tidak ada penolakan dari Sri Mulyani. Yang ada ketika multiyears contract mau diajukan ke Menkeu diajukan 21 Oktober 2010 dan di tanggal 13 Desember 2010 ditolak oleh saya karena yang diajukan bukan multiyears contract tapi multiyears anggaran dan dalam UU no 17 tahun 2003 tentang sistem keuangan negara anggaran tidak boleh multiyears dan harus ada persetujuan Menteri Keuangan,” paparnya. Dalam kesempatan ini, Agus Marto mengaku tak menghadiri pertemuan di Kantor Wapres Boediono untuk membahas proyek ini sekitar awal 2010. Namun, Agus Marto menyatakan, pertemuan antara Kementerian Dalam Negeri yang menjadi pengguna anggaran proyek e-KTP dengan kementerian dan lembaga terkait termasuk Boediono sebagai Wakil Presiden merupakan hal yang wajar. “Sepanjang yang saya ingat saya tidak ada dalam meeting itu dan sangat wajar kalau Menteri Dalam Negeri sebagai pengguna anggaran itu melakukan diskusi dan melibatkan kantor Wapres, tapi saya tidak ada,” katanya. Diketahui, KPK telah menetapkan mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri) Sugiharto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP sejak April 2014 lalu. Dalam pengembangan pengusutan kasus ini, KPK menetapkan mantan Dirjen Dukcapil yang juga mantan atasan Sugiharto, Irman sebagai tersangka. Irman diduga bersama-sama dengan Sugiharto telah melakukan tindakan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan terkait proyek tersebut. Akibatnya keuangan negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 2 triliun dari nilai proyek Rp 6 triliun. KPK menyangka Irman dan Sugiharto melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Fana Suparman/YUD Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu