Janji Rp 1 miliar oleh Agus-Sylvi Terus Dipersoalkan

Jakarta – Ketua Umum Sekretariat Bersama Rakyat (Sekber), Mixil Mina Munir, mengatakan, pihaknya mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta agar menindaklanjuti dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh pasangan Agus-Sylvi dalam pemaparan program Rp 1 miliar tiap Rukun Warga (RW). “Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti juga telah mengatakan ada dugaan politik uang,” ujar Mixil di Jakarta, Selasa (6/12). Padahal, lanjut Mixil, sudah jelas dalam Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2, unsur pelanggarannya dianggap sudah terpenuhi. “Batalkan dong. Tidak ada alasan lain bagi KPU kecuali memproses dugaan pelanggaran yang di lakukan Agus-Syilvi. Pasal 2 jelas kok, pelanggaran administrasi itu sanksinya adalah pembatalan pasangan calon,” tegas alumni GMNI ini. Mixil mengatakan, KPU DKI memiliki tugas untuk memproses pelanggaran yang telah disebutkan oleh Bawaslu. Karenanya, lanjut dia, KPU harus bergerak cepat untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut. “KPU DKI dan Bawaslu DKI tidak bisa menyederhanakan persoalan ini, karena hal ini merupakan pelanggaran UU Pilkada,” ujarnya. Seperti banyak diberitakan, pasangan calon Gubernur Agus dan Sylvi dalam beberapa kampanyenya, menjanjikan bantuan dana sebesar Rp 1 miliar yang diperuntukkan bagi kegiatan di masing-masing RW. Bantuan dana itu dapat dipakai untuk mengembangkan komunitas warga yang bermukim di RW tersebut. Yustinus Paat/FER BeritaSatu.com

Sumber: BeritaSatu