Pemerintah Desain Ulang KUR untuk 2017

Jakarta – Pemerintah akan mereformulasi desain Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 2017, agar lebih terserap oleh sektor-sektor produktif seperti pertanian dan kelautan. Dari sekitar Rp 80 triliun KUR yang terealisasi hingga Oktober lalu, 65%-nya masih mengalir ke sektor mikro, seperti pedagang. Padahal, program ini awalnya lebih ditujukan bagi sektor produktif, semisal petani produksi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, setelah melihat lebih detail, realisasi KUR ke petani dan nelayan ternyata masih minim. Penyaluran KUR terbesar selama periode Januari-Oktober 2016 tertuju ke sektor perdagangan, yaitu Rp 42 triliun untuk 1,94 juta debitor. Disusul sektor perburuan, kehutanan, dan pertanian yang menyerap KUR hingga Rp 10,3 triliun (624.068 debitor) Sementara KUR ke sektor perikanan hanya Rp 779,8 miliar (39.026 debitor). “Dari sekarang ke Desember mau kami pikirkan desain KUR. Bagaimana caranya petani nelayan, pengrajin, dan petani mau memakai KUR. Tentu pedagang juga menjadi perhatian pemerintah dalam menerima pinjaman KUR, namun porsi KUR untuk pedagang jangan menjadi mayoritas,” kata dia di Jakarta, Kamis (24/11). Soal bunga pinjaman, Darmin menambahkan, mudah untuk diatur dan disesuaikan dengan kondisi para pelaku usaha. Menurut dia, tahun depan bunga KUR akan kembali diturunkan menjadi 7% yang saat ini sebesar 9%. Namun, menurut Darmin, yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kapasitas produksi. Selain itu, pemerintah juga akan mengkaji ulang plafon KUR mikro yang diterima oleh para pertani, nelayan, dan pengrajin. Saat ini, plafon KUR mikro untuk modal kerja atau investasi sampai dengan Rp 25 juta per debitor. Sedangkan, plafon KUR ritel untuk modal kerja dan investasi usaha produktif dari Rp 25 juta sampai Rp 500 juta per debitor. Ketua Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) Agus Warsito menambahkan, peternak sapi juga perlu memanfaatkan KUR. Apalagi, ada target mencapai swasembada susu 40% pada 2020 mendatang. Dari kebutuhan bahan baku susu segar dalam negeri untuk susu olahan saat ini ada di kisaran 3,8 juta ton, kapasitas produksi susu segar dalam negeri baru mencapai 798 ribu ton, atau baru 18% dari kebutuhan. Menurut Agus, KUR bisa menjadi salah satu solusi meningkatkan kapasitas produksi sapi perah. Pada 1998, susu segar dalam negeri (SSDN) pernah menguasai 35% kebutuhan nasional. Angka ini terus turun menjadi 22% pada 2008 dan tinggal 18% di pada 2016 ini. Ke depan, bila tidak ada kebijakan wajib serap, maka produksi nasional akan semakin surut dan anjlok di kisaran 13-15%. “Sebab, dari 95 importir susu bubuk dan 51 pabrikan susu yang saat ini ada, hanya delapan pabrikan susu yang menyerap susu segar dari peternakan rakyat. Sebanyak 43 pabrikan lainnya masih menggunakan 100% susu bubuk impor,” kata Agus. KUR untuk Perikanan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo menyatakan, Kementeriak KKP menaksir kebutuhan KUR untuk perikanan mencapai Rp 22,17 triliun tahun depan dengan jumlah debitor potensial mencapai lebih dari 688 ribu pelaku usaha. Ia merinci, di sektor perikanan tangkap jumlah debitor potensial mencapai 455.900 pada tahun depan, dengan kebutuhan KUR mencapai Rp 3,6 triliun. Sementara di sektor perikanan budidaya, setidaknya dibutuhkan alokasi KUR sebesar Rp 12,7 triliun untuk disalurkan kepada 169.486 debitor. Untuk sektor pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan senilai Rp 5,7 triliun untuk 61.244 debitor potensial. Direktur Mikro dan Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Mohammad Irfan menambahkan, saat ini BRI telah memiliki porsi KUR untuk pertanian dan perikanan. Porsi KUR untuk segmen tersebut sekitar 25% dari total KUR BRI. Selanjutnya, perusahaan akan meningkatkan porsi kredit untuk tersebut. Yosi Winosa/NAS Investor Daily

Sumber: BeritaSatu