Sistem Pembiayaan Perumahan Dinilai Belum Efisien

Jakarta – Rencana pemerintah membangun sejuta rumah dinilai tidak mudah. Diperlukan ada sistem pembiayaan perumahan yang efesien, dalam meningkatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian yang nyaman dan terjangkau. Hal tersebut terungkap dalam acara bedah Buku Menggagas Sistem Pembiayaan Perumahan yang Efesien . Hadir juga Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) Maurin Sitorus, Penulis buku Erica Soeroto dan Direktur The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto, di Jakarta, belum lama ini. Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (periode pertama), Erica Soeroto menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah dalam hal pembiayaan perumahan. Di negara manapun, kata dia, pembiayaan perumahan tidak akan tumbuh tanpa dukungan koordinasi berbagai instansi pemerintah yang terkait. “Dukungan yang diperlukan, tidak berbeda dengan dukungan yang lazim ditempuh oleh Pemerintahan negara-negara Asia lainnya pasca krisis tahun 1997, yakni menghapus berbagai hambatan yang menghalangi pertumbuhan KPR yang sehat,” kata Erica. Selain itu, lanjut dia, pengelolaan risiko yang lebih baik, lebih membuka akses ke sumber pendanaan di pasar modal serta mendorong peningkatan disiplin pasar termasuk menyediakan regulasi pada setiap tahap pengembangan pasar. “Dengan adanya dukungan ini, diharapkan pembiayaan perumahan di Indonesia tidak terbelakang dibanding negara-negara Asia lainnya seperti yang terjadi saat ini,” kata dia. Menurut Erica, kurangnya regulasi yang mendukung pertumbuhan pasar perumahan, dapat mengakibatkan pasar terbelenggu, dan dapat menjadi salah satu faktor penyebab ketidakstabilan makro ekonomi. “Hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif seperti meluasnya lingkungan kumuh, meningkatnya angka kemiskinan dan tindakan kriminil, yang justru memperbesar anggaran negara untuk mengatasi masalah sosial yang timbul karena kurangnya hunian,” jelasnya. Pasar pembiayaan perumahan yang efisien, kata Erica, menjadi bagian penting dalam penetapan kebijakan makro ekonomi, karena pasar, merupakan mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi, jangkar bagi stabilitas sosial, mampu mendorong pertumbuhan pasar modal, menciptakan tekanan agar pasar dapat berfungsi lebih efisien. “Perhatian pemerintah harus difokuskan pada pengembangan sistem pembiayaan perumahan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan, secara terintegrasi dan bukan pada target pasar tertentu saja,” kata Erica. Dirketur The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto, menambahkan, saat ini diperlukan sistem pembiayaan yang efesien dalam sektor pengembangan perumahan di Indonesia. Beberapa alternatif perubahan yang ditawarkan untuk mengangkat keterjangkauan MBR melalui program KPR berbasis pasar yang pada saatnya dapat disekuritisasi. “Untuk itu diperlukan komitmen dan peran pemerintah untuk mendukung alternatif perubahan tersebut. Jika hal itu tidak dilakukan maka subsidi yang terus berlanjut, pasar yang tetap tidak efisien sehingga meningkatkan biaya ekonomi merupakan harga yang harus dibayar,” kata Zulfi. Imam Muzakir/FER Investor Daily

Sumber: BeritaSatu