Sukses Swasembada, Malut Ingin Menjadi Pusat Sapi Potong Nasional

Ternate – Provinsi Maluku Utara (Malut) semula harus mendatangkan sapi potong dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik untuk keperluan daging maupun hewan kurban. Namun sekarang provinsi berpenduduk sekitar satu juta jiwa ini tidak lagi mendatangkan sapi potong dari provinsi lain, karena semuanya sudah dipenuhi dari produksi sapi potong para peternak setempat. Bahkan sesuai data dari Karantina Hewan Ternate, Malut dalam setahun terakhir sudah mampu mengirim sapi potong ke provinsi lain, seperti provinsi di wilayah Papua dan Sulawesi, yang sebelumnya menjadi tempat Malut mendatangkan sapi potong. Jumlah sapi potong dari provinsi penghasil rempah-rempah yang dikirim ke wilayah Papua dan Sulawesi setiap bulannya kebih dari 300 ekor. Kecuali menjelang hari raya kurban tahun 1437 H mencapai 700 ekor lebih dan tujuannya tidak hanya Papua dan Sulawesi, tetapi sampai ke Kalimantan. Populasi sapi potong di Malut saat ini tercatat sekitar 18.000 ekor tersebar di sejumlah kabupaten/kota yang menjadi sentra pengembangan sapi potong, seperti Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Utara dan Kabupaten Kepulauan Sula. Keberhasilan provinsi kepulauan ini dalam mencapai swasembada sapi potong hingga bisa mengirim ke provinsi lain, kata Kepala Dinas Pertanian Malut Musdalifa Ilyas, di antaranya karena adanya komitmen dan keseriusan dari semua instansi terkait dalam pelaksanaan program pengembangan sapi potong. Program pengembangan sapi potong yang dilaksanakan di Malut selama ini di antaranya dalam bentuk pembagian bibit dan indukan sapi kepada masyarakat, baik menggunakan dana APBD maupun APBN. Setiap tahunnya mencapai 1.000 ekor lebih serta pelaksanaan program inseminasi (kawin suntik) untuk memperbanyak angka kelahiran sapi. Tingginya minat masyarakat untuk mengembangkan sapi potong secara swadaya juga berkontribusi besar terhadap upaya peningkatan populasi sapi potong. Minat tersebut juga didorong oleh semakin tingginya harga sapi potong di pasaran setempat. Menurut Musdalifa Ilyas, tingginya minat masyarakat untuk mengembangkan sapi potong secara swadaya itu akan didukung dengan berbagai kebijakan dari instansi terkait. Misalnya dukungan pendanaan dalam bentuk pembelian fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) unutk pembelian bibit atau indukan sapi, serta penyebaran tenaga penyuluh untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mengembangkan ternak sapi potong. Selain itu, akan mengupayakan keterlibatan kalangan dunia usaha dalam pengembangan sapi potong di daerah ini, baik yang sifatnya mengembangkan secara langsung maupun hanya melakukan usaha penggemukan. Sumber Sapi Potong Keberhasilan Malut dalam mengembangkan sapi potong bahkan memicu motivasi bagi Dinas Pertanian Malut untuk menjadikan daerah ini sebagai sumber sapi potong nasional, paling tidak untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI). Oleh karena itu, Distan Malut terus melakukan berbagai terobosan dalam mengoptimalkan pengembangan sapi potong di daerah ini, baik melalui program-program yang sudah berjalan selama ini maupun yang baru. Salah satu program baru yang akan dilaksanakan Distan Malut, ungkap Musdalifa Ilyas, adalah mendorong para petani, khususnya yang memiliki perkebunan kelapa, cengkih serta pala untuk memanfaatkan lahannya menjadi lokasi pemeliharaan sapi potong. Distan akan memberikan berbagai bantuan kepada petani yang akan melakukan program itu, di antaranya berupa bibit atau indukan sapi serta memfasilitasi kerja sama antara pengusaha dan petani dalam pengembangan sapi potong. Bantuan dan kemitraan tersebut selain diharapkan bisa mendorong peningkatan populasi sapi potong, juga solusi bagi para petani yang selama ini mengeluhkan rendahnya pendapatan akibat anjloknya harga komoditas pertanian. Ketua Asosiasi Pengusaha Sapi Potong (APSP) Malut Ibrahim mengatakan, peluang daerah ini menjadi sumber sapi potong nasional sangat besar. Karena selain komitmen kuat dari pemda setempat, juga didukung oleh tingginya minat masyarakat maupun potensi lahan bagi pengembangan sapi potong. Namun upaya itu perlu juga digawangi oleh berbagai regulasi, seperti pengetatan terhadap pengiriman sapi potong ke provinsi lain, terutama mengenai jenis dan usia sapi potong yang akan dikirim, guna menjamin kesinambungan populasi sapi. Pupulasi sapi potong di Malut saat ini tercatat sekitar 18.000 ekor. Sedangkan kebutuhan daerah ini, baik untuk daging maupun hewan kurban sekitar 2.000 ekor per tahun. Kalau tidak ada regulasi pengetatan dimaksud, kata Ibrahim, tidak tertutup kemungkinan pengiriman sapi potong menjadi tidak terkendali sehingga di daerah sendiri terjadi krisis sapi potong. Akhirnya nanti Malut terpaksa kembali mendatangkan sapi potong dari provinsi lain untuk memenuhi kebutuhan. Regulasi lain yang perlu dikeluarkan pemda adalah penetapan harga jual sapi potong di tingkat peternak. Kalau tidak ada regulasi seperti itu, peternak bisa seenaknya menetapkan harga sapi potong sehingga tidak bisa mewujudkan keinginan pemerintah pusat untuk mewujudkan harga daging yang murah di pasaran. /SN

Sumber: BeritaSatu