Pal Batas Sulteng-Sulbar di Rio Pakava dan Pasangkayu Sangat Rawan Konflik

Palu – Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Muh Masykur M menyatakan prihatin dengan permasalahan kawasan yang masih tak kunjung tuntas dan terus menjadi problema utama di daerah ini. Salah satunya, kata Masykur, persoalan konflik pal batas antardaerah di wilayah Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Sulteng dengan Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar). Menurut Masykur, permasalahan pal batas kian meruncing di lapangan utamanya yang melibatkan masyarakat di tiga desa, yakni Desa Ambulawa, Bonemawara, dan Ngovi, Kecamatan Rio Pakava. “Konflik pal batas ini sebenarnya sudah lama terjadi. Namun tidak pernah ada solusi akhir karena banyaknya konflik kepentingan,” katanya kepada SP, Selasa (27/9). Pal batas itu sendiri dibangun oleh aparat TNI sekitar tahun 1990-an, dan terus disengketakan oleh masyarakat Rio Pakava dan Pasangkayu. Samsul, warga Pasangkayu mengatakan, sejak tiga tahun terakhir ratusan hektare lahan mereka di Rio Pakava dicaplok oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. “Sekitar 30 hektare tanah kami di Desa Bonemarawa, sudah dijadikan areal persawahan oleh Pemkab Pasangkayu,” katanya. Termasuk tugu batas yang dulunya sudah dipasang oleh aparat TNI di jembatan kebun PT Lestari Tanah Teladan (LTT), sekarang sudah digeser dengan menggunakan alat berat, ungkap Samsul. Merespon hal itu, Masykur menegaskan bahwa kondisi ini ibarat “api dalam sekam”, jika pemda terus menerus melakukan pembiaran dan menutup mata maka cepat atau lambat konflik sosial karena perebutan lahan di perbatasan antarprovinsi akan pecah. “Masalah ini akan kita bahas bersama pemda agar bagaimana bisa secepatnya dituntaskan, sehingga hak-hak masyarakat bisa terlindungi dengan baik,” ujarnya. Jeis Montesori/JEM Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu